| Issue Number : 2564

Surat Persetujuan Berlayar Diatur Kembali

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal yang berlayar dari pelabuhan Indonesia, Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturn No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (“Peraturan”).[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal[2] yang berangkat dari pelabuhan Indonesia berdasarkan surat pernyataan nakhoda. Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. KM 01 Tahun 2010,[3] sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. PM 23 Tahun 2014 (“Peraturan 2010”).
 
Peraturan ini berlaku bagi para syahbandar dan pemilik kapal.
 
Mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar
Sebelum berlayar, setiap kapal wajib mendapatkan surat persetujuan dari syahbandar.[4] Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal tertentu[5] dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Peraturan, i.e., membayar jasa pelabuhan atau perikanan (e.g. jasa navigasi, retribusi lelang ikan) dan mendapatkan persetujuan dari lembaga  pemerintahan terkait (e.g. kantor imigrasi).[6]
 
Pihak yang bermaksud untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar (pemilik atau operator kapal) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada syahbandar yang bersangkutan bersama dengan dokumen pendukung sebagai berikut:[7]
a.       Surat pernyataan nakhoda;[8]
b.      Dokumen lain yang membuktikan kepatuhan kapal terhadap kewajiban yang ditentukan;[9] dan
c.       Surat laik operasi dari pengawas perikanan (untuk kapal perikanan).
 
Setelah diterima, syahbandar terkait akan memeriksa kelengkapan permohonan dan validitas dokumen yang diserahkan. Syahbandar juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk memeriksa kapal, berdasarkan aduan atau temuan akan ketidakpatuhan kapal terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.[10]
 
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, syahbandar akan menerbitkan surat persetujuan berlayar.[11] Surat tersebut berlaku untuk satu kali pelayaran, dan wajib digunakan dalam waktu 24 jam setelah diterbitkan.[12]
 
Penundaan Pelayaran dan Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar
Selain penerbitan surat persetujuan berlayar, syahbandar juga berwenang untuk menunda pelayaran kapal berdasarkan hal berikut:[13]
a.       Kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau persyaratan keamanan yang ditentukan; atau
b.      Pertimbangan atas cuaca buruk.
 
Jika hal tersebut terjadi, Peraturan tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan pemilik atau operator kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang baru. Sebelumnya dalam Peraturan 2010, surat persetujuan wajib didapatkan.[14]
 
Syahbandar juga dapat mencabut surat persetujuan berlayar untuk alasan berikut:[15]
a.       Kapal tidak berlayar dalam waktu 24 jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan; dan/atau
b.      Terdapat putusan pengadian yang menghentikan pelayaran kapal tertentu.
 
Sebelumnya, syahbandar juga dapat mencabut surat persetujuan berlayar dengan alasan bahwa kegiatan kapal akan mengganggu kegiatan operasi pelabuhan, atau mengganggu keamanan atau perlindungan laut.[16]
 
Pengecualian
Kapal perang atau kapal pemerintah tidak tunduk pada Peraturan, jika pelayarannya bukan untuk tujuan niaga.[17] Selain itu, surat persetujuan berlayar juga tidak diwajibkan dalam keadaan darurat untuk membantu kapal yang sedang dalam bahaya.[18]
 
Sebelumnya, Peraturan 2010 mengatur dua pengecualian lainnya, yang tidak diatur dalam Peraturan:[19]
a.       Kapal berlayar dalam batas pelabuhan; dan/atau
b.      Kapal berlayar untuk percobaan.
 
Dalam hal tersebut, pemilik atau operator kapal wajib memperoleh surat pengecualian dari syahbandar.[20] Kemungkinan besar ketentuan ini dihapuskan untuk memudahkan prosedur birokrasi di pelabuhan Indonsia.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 16 Desember 2014 dan mencabut dan menggantikan Peraturan 2010.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal yang berlayar dari pelabuhan Indonesia, Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturn No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (“Peraturan”).[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk kapal[2] yang berangkat dari pelabuhan Indonesia berdasarkan surat pernyataan nakhoda. Sebelumnya, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. KM 01 Tahun 2010,[3] sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. PM 23 Tahun 2014 (“Peraturan 2010”).
 
Peraturan ini berlaku bagi para syahbandar dan pemilik kapal.
 
Mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar
Sebelum berlayar, setiap kapal wajib mendapatkan surat persetujuan dari syahbandar.[4] Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal tertentu[5] dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Peraturan, i.e., membayar jasa pelabuhan atau perikanan (e.g. jasa navigasi, retribusi lelang ikan) dan mendapatkan persetujuan dari lembaga  pemerintahan terkait (e.g. kantor imigrasi).[6]
 
Pihak yang bermaksud untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar (pemilik atau operator kapal) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada syahbandar yang bersangkutan bersama dengan dokumen pendukung sebagai berikut:[7]
a.       Surat pernyataan nakhoda;[8]
b.      Dokumen lain yang membuktikan kepatuhan kapal terhadap kewajiban yang ditentukan;[9] dan
c.       Surat laik operasi dari pengawas perikanan (untuk kapal perikanan).
 
Setelah diterima, syahbandar terkait akan memeriksa kelengkapan permohonan dan validitas dokumen yang diserahkan. Syahbandar juga dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk memeriksa kapal, berdasarkan aduan atau temuan akan ketidakpatuhan kapal terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.[10]
 
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, syahbandar akan menerbitkan surat persetujuan berlayar.[11] Surat tersebut berlaku untuk satu kali pelayaran, dan wajib digunakan dalam waktu 24 jam setelah diterbitkan.[12]
 
Penundaan Pelayaran dan Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar
Selain penerbitan surat persetujuan berlayar, syahbandar juga berwenang untuk menunda pelayaran kapal berdasarkan hal berikut:[13]
a.       Kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau persyaratan keamanan yang ditentukan; atau
b.      Pertimbangan atas cuaca buruk.
 
Jika hal tersebut terjadi, Peraturan tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan pemilik atau operator kapal untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar yang baru. Sebelumnya dalam Peraturan 2010, surat persetujuan wajib didapatkan.[14]
 
Syahbandar juga dapat mencabut surat persetujuan berlayar untuk alasan berikut:[15]
a.       Kapal tidak berlayar dalam waktu 24 jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan; dan/atau
b.      Terdapat putusan pengadian yang menghentikan pelayaran kapal tertentu.
 
Sebelumnya, syahbandar juga dapat mencabut surat persetujuan berlayar dengan alasan bahwa kegiatan kapal akan mengganggu kegiatan operasi pelabuhan, atau mengganggu keamanan atau perlindungan laut.[16]
 
Pengecualian
Kapal perang atau kapal pemerintah tidak tunduk pada Peraturan, jika pelayarannya bukan untuk tujuan niaga.[17] Selain itu, surat persetujuan berlayar juga tidak diwajibkan dalam keadaan darurat untuk membantu kapal yang sedang dalam bahaya.[18]
 
Sebelumnya, Peraturan 2010 mengatur dua pengecualian lainnya, yang tidak diatur dalam Peraturan:[19]
a.       Kapal berlayar dalam batas pelabuhan; dan/atau
b.      Kapal berlayar untuk percobaan.
 
Dalam hal tersebut, pemilik atau operator kapal wajib memperoleh surat pengecualian dari syahbandar.[20] Kemungkinan besar ketentuan ini dihapuskan untuk memudahkan prosedur birokrasi di pelabuhan Indonsia.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 16 Desember 2014 dan mencabut dan menggantikan Peraturan 2010.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info