Pemerintah Perketat Persyaratan Ekspor-Impor Migas

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 03/M-DAG/PER/1/2015tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (“Permendag 3/2015”).
 
Permendag 3/2015 diterbitkan guna memperketat pengawasan  kegiatan ekspor dan impor minyak mentah, gas bumi, dan bahan bakar lain (seperti biodiesel dan ethanol), dan produk turunannya (“Bahan Bakar”) seperti yang terdapat pada Lampiran I Permendag 3/2015.[1]
 
Sebelum Permendag 3/2015, ketentuan mengenai ekspor dan impor Bahan Bakar diatur melalui Peraturan Menteri No. 42/M-DAG/PER/9/2009(“Permendag 42/2009”)
 
Permendag 3/2015 ditujukan kepada perusahaan minyak dan gas, termasuk ekportir dan importir Bahan Bakar.
 
Eksportir
 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi akan memberikan rekomendasi jenis Bahan Bakar yang dapat diekspor.[2] Bahan Bakar yang direkomendasikan hanya dapat diekspor oleh badan usaha yang memenuhi kriteria berikut ini (“Badan Usaha”):[3]
a.      Didirikan di Indonesia sebagai perusahaan hulu atau hilir minyak dan gas;[4]
b.      Didirikan di luar wilayah Indonesia sebagai perusahaan hulu minyak dan gas;[5] dan
c.       Didirikan di Indonesia sebagai pengusaha bahan bakar lain (khusus untuk eksportir bahan bakar lain).
 
Untuk dapat mengekspor Bahan Bakar, eksportir harus: 1) diakui sebagai Eksportir Terdaftar (“ET”); dan 2) mendapatkan Persetujuan Ekspor.
 
Untuk dapat diakui sebagai ET, Badan Usaha wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Dirjen”) dengan melampirkan dokumen berikut: a) salinan izin usaha; b) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c) salinan Tanda Daftar Perusahaan (hanya untuk Badan Usaha pada poin “a” dan “c” di atas).[6]
 
Pada saat menerima permohonan secara lengkap, Dirjen memiliki waktu lima hari untuk menerbitkan persetujuan pengakuan Badan Usaha sebagai ET. Pengakuan sebagai ET berlaku untuk tiga tahun sejak diterbitkan.[7]
 
Setelah disetujui sebagai ET, Badan Usaha wajib memiliki Persetujuan Ekspor. Permohonan Persetujuan Ekspor diserahkan kepada Dirjen dengan melampirkan dokumen berikut ini:[8]
a.      Salinan izin usaha;
b.      Salina Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.       Salinan Tanda Daftar Perusahaan (untuk Badan Usaha pada poin “a” dan “c” di atas);
d.      Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
e.      Persetujuan ET;
f.        Realisasi ekspor apabila Badan Usaha telah diberikan persetujuan ekspor sebelumnya; dan
g.      Rekomendasi ekspor oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
 
Dirjen wajib memberikan Persetujuan Ekspor dalam waktu lima hari sejak menerima permohonan secara lengkap. Persetujuan Ekspor akan tetap berlaku selama rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi belum dicabut.[9]
 
Sebelumnya pada Permendag 42/2009, ekspor juga dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas).[10] Selain itu, Permendag 42/2009 tidak mengatur ketentuan mengenai Eksportir Terdaftar.[11]
 
Importir
Hampir sama dengan ketentuan ekspor, impor Bahan Bakar hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi.[12] Untuk dapat ditunjuk sebagai importir Bahan Bakar, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan berikut:[13]
 
a.      Didirikan di Indonesia sebagai perusahaan hulu atau hilir minyak dan gas;
b.      Didirikan di Indonesia sebagai perusahaan bahan bakar lain (khusus importir bahan bakar lain); dan
c.       Merupakan pengguna langsung Bahan Bakar.
 
Untuk mengimpor Bahan Bakar, Badan Usaha wajib memiliki dua dokumen berikut ini: 1) pengakuan sebagai Importir Terdaftar (“IT”); dan 2) Persetujuan Impor.
 
Permohonan pengakuan sebagai IT diserahkan kepada Menteri Melalui Dirjen dengan menyertakan dokumen berikut ini: a) salinan izin usaha’ b) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c) salinan Tanda Daftar Perusahaan; dan d) salinan Angka Pengenal Importir (API).[14]
 
Sejak menerima permohoan dengan lengkap, Dirjen memilik waktu lima hari untuk menerbitkan persetujuan bagi Badan Usaha untuk diakui sebagai IT. Pengakuan IT berlaku untuk tiga tahun sejak diterbitkan.[15]
 
Setelah itu, Badan Usaha wajib menyerahkan permohonan Persetujuan Impor kepada Dirjen dengan melampirkan dokumen berikut ini:[16]
a.      Salinan izin usaha;
b.      Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.       Salinan Tanda Daftar Perusahan;
d.      Salinan Angka Pengenal Importir (API);[17]
e.      Salinan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
f.        Persetujuan IT;
g.      Realisasi impor pabila Badan Usaha telah mendapatkan Persetujuan Impor sebelumnya; dan
h.      Rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi.
 
Dirjen akan menerbitkan Persetujuan Impor dalam waktu lima hari sejak menerima permohonan secara lengkap. Persetujuan Impor akan tetap berlaku selama rekomendasi impor dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi belum dicabut.[18]
 
Permendag 42/2009 tidak mengatur mengenai IT.
 
Ekspor Bahan Bakar Milik Negara
 
Ekspor Bahan Bakar bagian pemerintah yang diperoleh dari production sharing contract dengan kontraktor minyak dan gas hanya dapat diekspor oleh eksportir yang ditunjuk pemerintah.[19] Namun, Permendag 3/2015 tidak mengatur lebih lanjut prosedur penunjukan eksportir ini.
 
Setelah ditunjuk menjadi eksportir Bahan Bakar milik pemerintah, Badan Usaha wajib mendapatkan persetujuan ekspor dari Dirjen dengan menyampaikan dokumen berikut:[20]
a.      Salinan izin usaha;
b.      Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.       Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
d.      Persetujuan ET; dan
e.      Rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi.
 
Dirjen wajib menerbitkan Persetujuan Ekspor dalam waktu lima hari sejak menerima permohonan secara lengkap. Persetujuan Ekspor akan tetap berlaku selama rekomendasi ekspor dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas atau Direktur Jenderal Energi Baru, terbarukan, dan Konservasi Energi belum dicabut.[21]
 
Permendag 42/2009 tidak mengatur ketentuan mengenai ekspor Bahan Bakar milik pemerintah.
 
ET dan IT yang diterbitkan melalui Permendag 42/2009 akan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
 
Permendag 3/2015 mencabut dan menggantikan Permendag 42/2009.

Permendag 3/2015 akan mulai berlaku pada 5 Mei 2015.