Walaupun mendapatkan banyak kritikan dari pemangku kepentingan, Menteri Transportasi (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 91 Tahun 2014(“Amandemen Kedua”) untuk menaikan batas bawah harga tiket kelas ekonomi untuk penerbangan domestik berjadwal. Sebelum Amandemen Kedua, hal yang sama diatur melalui Peraturan Menteri No. PM 51 Tahun 2014(“Peraturan 2014”),[1] yang telah diamandemen melalui Peraturan Menteri No. PM 59 Tahun 2014(“Amandemen Pertama”).[2]
Latar Belakang
Amandemen Kedua diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2014, dua hari sejak kecelakaan pesawat AirAsia tujuan Singapura QZ8501,[3] walaupun Menteri membantah Amandemen Kedua diterbitkan karena kecelakaan ini.[4]
Menteri bersikukuh bahwa kebijakan menaikan batas terendah harga tiket pesawat domestik diambil untuk memperbaiki keselamatan penerbangan nasional dan mencegah perusahaan penerbangan berbiaya murah untuk mengurangi biaya produksi dengan menurunkan standar keselamatan mereka.[5]
Alasan ini ditanggapi dengan kritik keras dari perusahaan penerbangan biaya rendah,[6] pengamat transportasi,[7] pengawas konsumen, dan masyarakat,[8] yang menilai murahnya harga tiket pesawat tidak mempengaruhi aspek keselamatan penerbangan.
Tarif Batas Bawah sebelum Amandemen Kedua
Amandemen Pertama menurunkan harga tiket pesawat termurah yang dapat dijual oleh perusahaan penerbangan yang semula ditetapkan 50% dari tarif ambang batas atas, menjadi 30% dari tarif ambang batas atas.[9] Perubahan ini ditujukan untuk merespon tekanan dari pemangku kepentingan industri penerbangan-termasuk maskapai penerbangan biaya murah-yang mengkritik metode penghitungan tarif ambang batas bawah yang diatur pada Peraturan 2014.[10]
Pada Amandemen Pertama, tarif ambang batas atas berbeda untuk tiap rute penerbangan, yang ditentukan berdasarkan jarak penerbangan, jenis pesawat (jet atau propeller), dan jumlah tempat duduk yang terdapat pada Lampiran III – Lampiran IV. Maskapai penerbangan sebelumnya diperbolehkan menjual tike di bawah tarif ambang batas bawah untuk jangka waktu terbatas dengan meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Dirjen”).[11]
Tarif Batas Bawah pada Amandemen Kedua
Pada Amandemen Kedua, tarif ambang batas bawah untuk penerbangan domestik ditetapkan sebesar 40% dari tarif ambang batas atas untuk setiap rute penerbangan. Selain itu, Amandemen Kedua tidak lagi memperbolehkan maskapai penerbangan untuk menjual tiket di bawah tarif ambang batas bawah.[12] Oleh karena itu, maskapai penerbangan tidak dapat lagi menjual tiket dengan harga murah – seperti nol rupiah-untuk keperluan promosi
Sebagai perbandingan antara harga tiket termurah antara Amandemen Pertama dan Amandemen Kedua dijelaskan pada tabel berikut:
......