Sebagai upaya pemerintah membantu perkembangan pengusaha kecil dan menengah, Menteri Dalam Negeri (“
Menteri”) menerbitkan Peraturan
No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (“
Peraturan 2014”).
Peraturan 2014 menetapkan prosedur yang sederhana dan bebas biaya bagi pengusaha mikro dan kecil (“
Pengusaha Kecil”) untuk mendapatkan izin usaha dari camat dan/atau lurah setempat. Izin usaha ini dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank atau pemerintah.
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku