Tingkat Risiko Lembaga Keuangan Non-Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 10/POJK.05/2014 of 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (“Peraturan”), sebagai usaha untuk mewujudkan sektor keuangan yang sehat dan akuntabel.[1]
 
Peraturan ini merupakan pedoman bagi lembaga jasa keuangan non-bank umum dan syariah seperti perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun (“lembaga keuangan”), untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana diminta oleh OJK.
 
Penilaian Tingkat Risiko
Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang lebih baik, lembaga keuangan wajib menilai seluruh potensi risiko yang dapat timbul dari kegiatan usaha mereka. Penilaian risiko harus dilakukan minimal sekali setahun, berdasarkan posisi lembaga keuangan pada tanggal 31 Desember di akhir tahun berjalan. Selain itu, OJK juga dapat meminta penilaian risiko sewaktu-waktu.[2]
 
Pada dasarnya, penilaian tingkat risiko lembaga keuangan dilakukan atas kemungkinan kegagalan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pihak ketiga. Variabel yang digunakan untuk menilai risiko mencakup strategi usaha, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan, tata kelola, dukungan dana, serta risiko asuransi (untuk perusahaan asuransi atau reasuransi) dan risiko pembiayaan (untuk perusahaan pembiayaan).[3]
 
Walaupun Peraturan tidak menjelaskan prosedur penilaian risiko secara rinci, namun peraturan memberikan skema tingkat penilaian risiko sebagai berikut:[4]