| Issue Number : 2491

Pengaturan Produk Halal

Dewan Perwakilan Rakyattelah menyetujui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (“RUU Produk Halal”), yang cukup mengejutkan karena sebelumnya produk halal diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”), dan tak pernah diatur dalam undang-undang.
 
RUU Produk Halal disahkan dengan pertimbangan kebebasan agama, khsusunya untuk populasi Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Konsumsi produk halal merupakan bagian dari ajaran Isalam, dan oleh karenanya negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dengan melindungi keamanan dan ketersediaan produk halal.[1]
 
RUU Produk Halal penting bagi produsen makanan, obat, kosmetik, produk kimia, produk yang diolah secara......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dewan Perwakilan Rakyattelah menyetujui Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (“RUU Produk Halal”), yang cukup mengejutkan karena sebelumnya produk halal diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (“MUI”), dan tak pernah diatur dalam undang-undang.
 
RUU Produk Halal disahkan dengan pertimbangan kebebasan agama, khsusunya untuk populasi Indonesia yang mayoritas adalah Muslim. Konsumsi produk halal merupakan bagian dari ajaran Isalam, dan oleh karenanya negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dengan melindungi keamanan dan ketersediaan produk halal.[1]
 
RUU Produk Halal penting bagi produsen makanan, obat, kosmetik, produk kimia, produk yang diolah secara......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info