Aturan Transaksi Valuta Asing antara Bank dan Pihak Asing

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (“Peraturan”). Tujuan Peraturan ini adalah untuk menstabilkan gejolak nilai rupiah terhadap valuta asing.[1]
 
Peraturan ini memberikan pedoman jual dan/atau beli valuta asing terhadap Rupiah (“Transaksi”)[2] yang dilakukan oleh bank dan pihak berikut (“Pihak Asing”):[3]
a.       Penduduk, badan hukum, dan organisasi asing;
b.      Penduduk Indonesia yang berdomisili di luar negeri dan berstatus penduduk tetap di negara lain; dan
c.       Kantor dari bank Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berada di luar negeri.
 
Jenis Transaksi
Bank dapat mengadakan Transaksi dengan Pihak Asing melalui cara berikut:[4]
a.       Transaksi spot, yang dapat diselesaikan pada hari transaksi (today) atau hari berikutnya (tomorrow); atau
b.      Transaksi derivatif, termasuk forward, swap, option, dan transaksi sejenisnya.
 
Transaksi wajib dilaksanakan berdasarkan kontrak, untuk mana bank yang bertransaksi harus memiliki pedoman internal untuk memproses Transaksi.[5]
 
Peraturan menentukan batasan untuk Transaksi tertentu, sebagai berikut:
a.       Pembelian valuta asing dengan transaksi spot terbatas hingga USD 100 ribu per bulan untuk setiap Pihak Asing, atau nilai yang setara untuk valuta asing;[6]
b.      Jual dan beli valuta asing dengan transaksi derivatif terbatas hingga USD 1 juta untuk setiap transaksi atau posisi transaksi derivatif, or atau nilai yang setara dalam valuta asing.[7]
 
Batasan tersebut dapat dilampaui untuk tujuan perdagangan atau investasi dalam atau luar negeri (kegiatan underlying), tidak termasuk penggunaan Sertifikat BI dan simpanan dalam bank (e.g., tabungan, giro, deposito, dan negotiable certificates of deposit).
 
Namun, nilai Transaksi tidak boleh lebih besar dari nilai kegiatan underlying.[8] Khusus untuk transaksi derivatif, jangka waktunya tidak boleh lebih lama dari jangka waktu kegiatan underlying yang menjadi dasar transaksi derivatif.[9]
 
Suatu investasi, sebagai kegiatan underlying, dapat menghasilkan pendapatan yang telah diterima atau penghasilan yang akan diterima (future income).[10] Jika suatu transaksi derivatif berdasarkan investasi, transaksi tersebut wajib memenuhi persyaratan berikut:[11]
a.       Harus terdapat realisasi investasi dan nilai transaksi derivatif tidak boleh lebih besar dari nilai aktual investasi sebagaimana disebutkan pada dokumen investasi;
b.      Penghasilan yang akan diterima untuk jumlah dan jangka waktu yang tidak tentu, tidak dianggap sebagai suatu investasi (kegiatan underlying), kecuali berkaitan dengan deviden;[12] dan
c.       Jangka waktu transaksi derivatif tersingkat adalah satu minggu setelah dimulainya transaksi derivatif hingga tanggal jatuh waktunya, atau sama dengan jangka waktu investasi (maksimum), kecuali untuuk pembelian valuta asing terhadap rupiah berdasarkan perjanjian forward.[13]
 
Peraturan mengecualikan batasan yang ditentukan tersebut (USD 100 ribu untuk transaksi spot dan USD 1 juta untuk transaksi derivatif) untuk setiap penyelesaian awal transaksi derivatif melalui pengakhiran, percepatan pengakhiran, dan perpanjangan (roll over).[14]
 
Selain itu, bank dan Pihak Asing dapat melakukan transaksi derivatif untuk tujuan lindung nilai (hedging).[15]
 
Larangan bagi Bank
Secara umum, bank dilarang untuk melakukan transaksi berikut:
a.       Melakukan Transaksi yang berhubungan dengan structured product merekajika bank tersebut adalah penerbit atau agen penjual structured product;[16] dan
b.      Transfer rupiah ke luar negeri[17] kecuali berdasarkan pengecualian yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan (i.e., transfer ke rekening gabungan (joint account) yang dimiliki oleh pihak Indonesia dan pihak asing).
 
Bank dilarang untuk melaksanakan transaksi berikut dengan Pihak Asing:[18]
a.       Memberikan kredit atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kecuali untuk alasan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan (i.e. prime bank memberikan kontra garansi (counter guaranty), dst);
b.      Penempatan dalam rupiah;
c.       Pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Pihak Asing kecuali untuk alasan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan (i.e., terkait dengan kegiatan ekspor impor, dst);
d.      Mengelola tagihan antar kantor dalam rupiah, atau tagihan antar kantor dalam valuta asing untuk kredit atau pembiayaan luar negeri; dan
e.      Penyertaan modal dalam rupiah.
 
Penyelesaian Transaksi
Peraturan memberikan dua metode penyelesaian Transaksi (transaksi spot dan transaksi derivatif), baik melalui pemindahan dana secara penuh atau netting. Untuk Transaksi dengan Pihak Asing, netting hanya dapat diberlakukan pada kegiatan berikut:
a.       Perpanjangan (roll over), percepatan pengakhiran dan pengakhiran transaksi derivatif.[19] Jika jumlahnya melebihi USD 1 juta, Transaksi wajib memiliki kegiatan underlying dan Pihak Asing yang terkait wajib menyediakan dokumen kegiatan underlying atau Transaksi harus diselesaikan dengan pemindahan dana;[20] dan
b.      Transaksi derivatif untuk pembayaran deviden.[21]
 
Dokumen Transaksi
Bank wajib mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan, seperti dokumen kegiatan underlying (ekspor/impor, investasi, dst), dan dokumen pendukung (nomor pajak wajib pajak, surat pernyataan bermeterai yang menjelaskan kegiatan underlying, dst), untuk transaksi berikut:
a.       Pembelian valuta asing dengan transaksi spot yang melebihi batas yang ditentukan;[22]
b.      Transaksi derivatif yang melebihi batas yang ditentukan,[23] yang juga berlaku untuk transfer rupiah;[24] dan
c.       Penyelesaian netting untuk perpanjangan (rollover), percepatan pengakhiran, atau pengakhiran transaksi derivatif yang sesuai dengan batasan.[25]
 
Pihak Asing yang melakukan transaksi spot untuk pembelian valuta asing dengan jumlah di bawah batas yang ditentukan, hanya diwajibkan untuk memberikan surat pernyataan bermeterai.[26]
 
Sanksi
Peraturan memberikan denda administratif sebesar IDR 10 juta hingga IDR 1 miliar untuk pelanggaran ketentuan dalam Peraturan.[27]
 
Ketentuan Peralihan
Transaksi yang dilakukan sebelum Peraturan berlaku akan diatur sebagai berikut:[28]
a.       Bank dapat melanjutkan Transaksi sampai tanggal jatuh waktu; dan
b.      Metode netting akan berlaku untuk transaksi derivatif yang diakhiri, dipercepat pengakhirannya atau diperpanjang setelah tanggal berlaku Peraturan.
 
Peraturan menghapus dan menggantikan Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan BI No.16/19/PBI/2014.[29]
 
Peraturan akan mulai berlaku sejak 10 November 2014._CD