Perubahan Peraturan Transaksi Lindung Nilai

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan No. 16/18/PBI/2014 (“Amandemen”) untuk mengubah Peeraturan BI No. 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai (“Peraturan”)[1]
 
Amandemen ini diterbitkan untuk menjamin nilai Rupiah terhadap valuta asing dengan mengatur pedoman umum mengenai transaksi lindung nilai yang mencakup jenis transaksi lindung nilai, nominal, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan, serta sanksi terhadap bank yang melanggar Peraturan.
 
Amandemen mengubah Pasal 3, 4, 5, dan 8 Peraturan dan menambahkan peraturan baru, yaitu Pasal 9A. Ketentuan baru dalam pasal-pasal ini akan dijelaskan di bawah.
 
Amandemen ini penting bagi bank devisa dan setiap pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing.
 
Jenis Transaksi Lindung Nilai (Pasal 3)
Terdapat dua jenis transaksi lindung nilai yang diatur dalam Peraturan, yaitu transaksi lindung nilai beli dan transaksi lindung nilai jual,[2] dimana kegiatan ekonomi yang mendasari (underlying) terbatas pada pembayaran utang, impor, ekspor, dan kegiatan investasi. Amandemen menghapus keempat jenis transaksi lindung nilai ini, yang berarti bahwa kegiatan ekonomi underlying untuk transaksi lindung nilai dapat berupa kegiatan apapun yang ditentukan oleh BI.
 
Amandemen juga menekankan bahwa transaksi lindung nilai harus dilakukan sesuai dengan:[3]
a.       Peraturan BI  No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Domestik, dan Peraturan BI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 10/38/PBI/2008; dan
b.      Ketentuan manajemen risiko yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[4]
 
Dokumen Pendukung (Pasal 4)
 
Amandemen tidak secara signifikan mengubah Pasal 4, yang mengatur bahwa kegiatan ekonomi underlying untuk transaksi lindung nilai harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah.Amandemen meringkas pasal tersebut sehingga mengatur transaksi lindung nilai jual saja, baik untuk transaksli lindung nilai beli atau jual, berbeda dari Peraturan yang sebelumnya.[5] Amandemen juga menekankan bahwa nominal dan jangka waktu transaksi lindung nilai tidak boleh lebih besar dan lebih lama dari yang disebutkan dalam dokumen underlying.[6]   
 
Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai (Pasal 5)
 
Sebelumnya, Pasal 5 Peraturan mengatur rincian prosedur penyelesaian transaksi lindung nilai dan pengecualian. Amandemen meringkas kalimat Pasal 5 dan menyatakan bahwa proses penyelesaian transaksi lindung nilai akan dilakukan sesuai dengan Peraturan BI No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Mata Uang Asing terhadap Rupiah antara Bank dan Pihak Domestik.
 
Amandemen mencabut dan menggantikan Surat Edaran BI No. 15/42/DPM Tahun 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai untuk Bank.[7]
 
Amandemen akan berlaku pada 10 November 2014._CD