RUU Perbankan

Untuk memperkuat industri perbankan nasional dalam mengantisipasi kompetisi global yang terus meningkat, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) memulai Rancangan Undang-Undang Perbankan  (“RUU”).
 
Secara umum, bentuk terkini RUU memuuat hal-hal sebagai berikut:
a.       Kegiatan bank umum[1] dan bank perkreditan rakyat[2] (bersama “Bank”);
b.      Ketentuan dasar mengenai pendirian Bank, yang memuat tentang bentuk badan hukum, prosedur perizinan, dan persyaratan kepemilikan;
c.       Kewajiban Bank untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan;
d.      Persyaratan bagi pejabat eksekutif (direksi, dewan komisioner), pemegang saham, dan karyawan Bank;
e.      Prinsip dasar dalam menjalankan industri perbankan (pengelolaan yang baik, kehati-hatian, efisiensi, manajemen risiko, dan rahasia bank);
f.        Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bank Indonesia (“BI”) untuk mengawasi kegiatan Bank;
g.       Perlindungan nasabah; dan
h.      Sanksi untuk ketidakpatuhan.
 
Saat ini, Perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”).[3]
 
RUU ini penting bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat, juga masyarakat pada umumnya.
 
PENDIRIAN BANK
Bentuk dan Kepemilikan
Bank umum, termasuk bank asing di Indonesia, harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (Perseroan Terbatas – “PT”).[4] RUU memperbolehkan bank umum untuk didirikan dan dimiliki oleh pihak berikut:[5]
a.       Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; atau
b.      Penduduk Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan penduduk negara asing atau badan hukum asing dengan skema kemitraan.
 
Tidak seperti bank umum, bank perkreditan rakyat diberikan kelonggaran lebih dalam hal bentuk hukum, dengan memperbolehkan pendirian dalam bentuk PT atau koperasi yang dimiliki oleh pihak berikut:[6]
a.       Penduduk Indonesia;
b.      Badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh penduduk Indonesia; atau
c.       Pemerintah daerah.
 
OJK memiliki wewenang untuk menentukan batas kepemilikan penduduk dan badan hukum Indonesia dalam bank umum.[7] Sebaliknya, kepemilikan asing dibatasi sebesar 40% dalam RUU.[8] Akibatnya, jika kepemilikan asing dalam bank umum lebih dari 40%, kelebihan saham asing tersebut harus didivestasi kepada penduduk atau badan hukum Indonesia.[9]
 
Harus diperhatikan bahwa RUU memberikan ketentuan yang sekiranya tidak wajar, yang menyatakan bahwa Bank dengan kepemilikan asing kurang dari 40% akan mengakibatkan pelaporan dari OJK terhadap hal tersebut kepada Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Selanjutnya, FKSSK akan memberikan rekomendasi kepada OJK yang mengatur batas waktu tertentu untuk bank terkait meningkatkan kepemilikan asingnya hingga batas kepemilikan 40%.[10]
 
OJK  berwenang untuk mengubah batas kepemilikan asing pada bank umum dengan persetujuan dari DPR. OJK hanya dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan batas kepemilikan jika bank memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki rekam jejak yang baik, telah melaksanakan pengelolaan yang baik, mempertahankan rasio kecukupan modal, dan berkontribus terhadap perekonomian nasional.[11]
 
Pemegang Saham Pengendali
RUU juga mengatur ketentuan baru tentang pemegang saham pengendali pada bank umum. Berdasarkan Pasal 36 RUU, seseorang atau suatu badan hukum hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank umum, kecuali pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam rangka penanganan bank gagal.
 
UU Perbankan saat ini mengatur bahwa bank umum dapat berbentuk PT, perseroan, koperasi, atau perusahaan daerah.[12]
 
Sebagai keterangan pengantar, ketentuan saat ini megenai batasan kepemilikan bank diatur dalam Peraturan BI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Bank Umum (“Peraturan 14/2012”), dan peraturan pelaksananya yaitu Surat Edaran BI No. 15/4/DPNP tahun 2013 (“Surat Edaran 15/2013”). Peraturan 14/2012 dan Surat Edaran 15/2013 memperbolehkan badan asing untuk memiliki saham kepemilikan lebih dari 40% dengan ketentuan bahwa badan asing tersebut memenuhi persyaratan tertentu.[13]
 
Perizinan
Sebelum memberikan layanan kepada masyarakat, Bank harus mendapatkan izin dari OJK.[14] Izin tersebut akan diberikan kepada Bank jika persyaratan yang ditentukan terkait hal berikut, telah dipenuhi:    a)  struktur organisasi dan kepengurusan; b) permodalan; kepemilikan, termasuk struktur pengendalian; d) memiliki keahlian di bidang perbankan; dan e) rencan kerja yang layak.[15]
 
Lebih lanjut, Bank yang bermaksud untuk membuka kantor cabang, harus mendapatkan persetujuan dari OJK.[16] Bank umum yang dimilki oleh perusahaan daerah dilarang membuka kantor cabang di luar yurisdiksi mereka, kecual mereka memenuhi persyaratan ketersediaan modal yang diatur OJK.[17] Serupa dengan hal tersebut, wilayah cakupan usaha bank perkreditan rakyat terbatas di dalam suatu provinsi.[18]
 
PERSYARATAN KEAMANAN DAN KESEHATAN
Untuk beroperasi dan menyediakan layanan bagi nasabah, Bank harus menjaga kondisi keuangan internasl yang sehat berdasarkan kewajiban sebagai berikut:
a.       Memenuhi tingkat kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh OJK;[19]
b.      Memenuhi rasio kecukupan modal tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK dan BI;[20]
c.       Menyerahkan laporan dan keterangan mengenai kegiatan usaha Bank dan laporan keuangan, kepada OJK;[21]
d.      Menyerahkan keterangan penting lainnya berdasarkan permintaan OJK, BI atau LPS; dan[22]
e.      Mengumumkan neraca laba rugi Bank.[23]
 
OJK atau akuntan publik yang ditunjuk olehnya, akan memverifikasi laporan yang diserahkan.[24] Selama proses verifikasi laporan, Bank harus memberikan bantuan dan keterangan yang dibutuhkan dan mengizinkan OJK untuk memeriksa buku, dokumen, atau materi pendukung lainnya.[25]
 
Saat ini, RUU sedang didiskusikan oleh Komisi XI DPR.[26] Jika RUU disahkan oleh DPR, RUU akan mencabut dan menggantiikan UU Perbankan . _RS