| Issue Number : 2471

DPR Sahkan RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

 
Sesuai dengan persyaratan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dilindungi, pada tanggal 26 Agustus Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mensahkan Undang-Undang Standardisai dan Penilaian Kesesuaian (“UU SPK”)[1] [2]
 
UU SPK adalah instrumen peraturan pertama di tingkat undang-undang untuk menilai standardisasi dan kesesuaian (standardisasi dan penilaian kesesuaian – “SPK”) barang,......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
 
Sesuai dengan persyaratan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dilindungi, pada tanggal 26 Agustus Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mensahkan Undang-Undang Standardisai dan Penilaian Kesesuaian (“UU SPK”)[1] [2]
 
UU SPK adalah instrumen peraturan pertama di tingkat undang-undang untuk menilai standardisasi dan kesesuaian (standardisasi dan penilaian kesesuaian – “SPK”) barang,......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info