Rekomendasi untuk Ekspor Batubara

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Peraturan No. 714.K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara (“Peraturan Dirjen”) untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor untuk Batubara dan Produk Batubara (“Permendag”).[1]
 
Peraturan Dirjen mengatur pedoman untuk memperoleh “Rekomendasi”[2] dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (“Dirjen”),[3] yang merupakan persyaratan untuk diakui sebagai eksportir terdaftar batubara dan produk batubara (“Eksportir Terdaftar”) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan ekspor batubara.[4]
 
Peraturan Dirjen ini penting bagi setiap pihak yang bermaksud untuk mengekspor batubara dan produk batubara, termasuk para pihak dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara(“PKP2B”) dan pihak lainnya yang memegang izin usaha pertambangan berikut (“Pihak Pengekspor”):
a.       Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (“IUP-OP”);
b.      Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi(“IUPK-OP”);
c.       Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnian; atau
d.      Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi untuk Pengangkutan dan Penjualan.
 
Prosedur Permohonan
Untuk memperoleh Rekomendasi, Pihak Pengekspor harus mengajukan permohonan kepada Dirjen, beserta dokumen pendukung sebagai berikut:[5]
a.       Salinan sertifikat clear and clean dan salinan izin usaha pertambangan atau Keputusan Menteri tahap Operasi Produksi untuk PKP2B;
b.      Salinan surat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dari pemberi izin yang bersangkutan. Dokumen asli harus ditunjukkan saat mengajukan permohonan;[6]
c.       Salinan bukti pelunasan pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk periode pembayaran sebelumnya; dan
d.      Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kebenaran dari dokumen yang diajukan dan kesediaan Pihak Pengekspor untuk membayar iuran produksi atau dana hasil produksi batubara (DHPB) pada titik jual tertentu.  
 
Dirjen akan menilai kelengkapan dan kebenaran permohonan dan dokumen pendukungnya, yang dilanjutkan dengan penerbitan Rekomendasi dalam waktu lima hari sejak permohonan lengkap dan benar.[7] Rekomendasi berlaku selama tiga tahun.[8]
 
Evaluasi
Ketika Rekomendasi diperoleh, Pihak Pengekspor dapat memohonkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pengakuan tersebut akan dievaluasi setiap tahun, dan dapat dicabut dengan permintaan dari Dirjen kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk alasan berikut:[9]
a.       Ditemukannya penyerahan dokumen yang tidak benar ketika memohonkan Rekomendasi;
b.      Ditemukannya perubahan, penambahan, atau penggantian isi Rekomendasi;
c.       Dinyatakan bersalah oleh Pengadilan untuk penyalahgunaan Rekomendasi;
d.      Tidak membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak di tahun berjalan;
e.      Ditolaknya rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan;
f.        Tidak menyerahkan laporan penjualan batubara yang memuat keterangan tertentu;[10]
g.       Pelanggaran atas ketentuan di bidang lingkungan yang diatur dalam buku tambang;[11] atau
h.      Ditolaknya rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan.  
 
Peraturan Dirjen ini berlaku sejak 12 Agustus 2014._CD