Kamis, Agustus 28, 2014 | Issue Number : 2465

Undang-Undang Panas Bumi Terbaru disahkan

Mendekati akhir masa jabatannya, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”) pada tanggal 26 Agustus 2014.

UU Panas Bumi bertujuan meningkatkan perkembangan sektor usaha panas bumi sebagai sumber energi alternatif, dan untuk menunjukkan kekurangan tenaga listrik dan kebutuhan energi di Indonesia pada saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, UU Panas Bumi mengatur mengenai:
a.       Distribusi kewenangan lembaga pemerintah atas sumber daya panas bumi;
b.      Prosedur perizinan untuk pemanfaatan panas bumi secara langsung dan tidak langsung;
c.       Harga energi panas bumi;
d.      Hak dan Kewajiban pengusaha panas bumi terhadap lingkungan, pajak, dan retribusi;
e.      Pengambilan sumber daya panas bumi dalam kawasan hutan; dan
f.        Sanksi atas ketidakpatuhan.

Sebelum UU Panas Bumi disahkan, ketentuan di atas sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 (“UU 2003”).

YURISDIKSI LEMBAGA PEMERINTAH
UU Panas Bumi mengakui pemanfaatan sumber daya panas bumi, baik untuk pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung, sebagaimana didefinisikan oleh UU Panas Bumi. Pemanfaatan langsung mengacu pada kegiatan yang memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk tujuan selain penyediaan tenaga listrik untuk kegiatan lain seperti pariwisata, usaha pertanian, industri, dan kegiatan usaha lain. Pemanfaatan tidak langsung mengacu pada kegiatan untuk mengambil sumber daya panas bumi untuk menyediakan tenaga listrik.

UU Panas Bumi mendistribusikan kewenangan atas sumber daya panas bumi di antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, berwenang mengatur dan mengurus pemanfaatan tidak langsung dari sumber daya panas bumi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di sisi lain, hanya berwenang untuk mengatur dan mengurus pemanfaatan langsung dari sumber daya panas bumi .[1]

Rincian yurisdiksi dari berbagai tingkatan pemerintah untuk pemanfaatan langsung dari sumber daya panas bumi adalah sebagai berikut:[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda