Ketentuan Pelaksana Uang Elektronik

Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Surat Surat Edaran No. 16/11/DKSPtentang Uang Elektronik (“Surat Edaran”) yang mengimplementasikan Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009tentang Uang Elektronik (“Peraturan 2009”).[1]
 
Surat Edaran ini penting bagi pengusaha terkait uang elektronik,[2] yaitu penerbit, prinsipal, acquirer, atau penyelenggara kliring/penyelenggara penyelesaian akhir (“Pengusaha Uang Elektronik”).[3]
 
Prosedur Perizinan untuk Pengusaha Uang Elektronik
Lembaga yang dapat memohonkan izin sebagai Pengusaha Uang Elektronik adalah bank dan lembaga non-bank.[4] Sebelum menyerahkan permohonan kepada BI, pemohon harus memperoleh persetujuan (untuk bank) atau rekomendasi (untuk lembaga non-bank) dari otoritas pengawas yang bersangkutan.[5] Selanjutnya, permohonan tertulis dengan formulir yang ditentukan harus diserahkan kepada BI bersama dokumen dipersyaratkan.[6]
 
BI akan memproses permohonan dalam dua tahapan, yaitu pemeriksaan administratif yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan (on-site visit).[7] Sebagai bagian dari pemeriksaan administratif, BI dapat mengembalikan permohonan dan meminta agar permohonan tersebut dilengkapi atau disesuiakan. Pemohon harus kembali menyerahkan permohonan yang lengkap dalam jangka waktu 90 hari sejak menerima pemberitahuan BI. Ketidakmampuan untuk memenuhi hal tersebut akan mengakibatkan BI menolak permohonan[8] dengan mana pengajuan permohonan kembali hanya diperbolehkan setelah 180 hari terhitung dari penolakan.[9]
 
Selama proses pemeriksaan, pemohon tidak dapat melaksanakan aktivitas apapun terkait Uang Elektronik. Namun, pemohon dapat mengadakan uji coba, walaupun uji coba tersebut terbatas dan harus dilaporkan ke BI.[10] Larangan ini tidak berlaku bagi Pengusaha Uang Elektronik berbentuk lembaga non-bank dengan dana float kurang dari Rp 1 miliar, dengan ketenuan bahwa dana float mereka tetap berada di bawah jumlah tersebut.[11]
 
Setalah menyelesaikan pemeriksaan administratif, BI akan melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.[12] Ketika izin diperoleh, Pengusaha Uang Elektronik harus memulai kegiatan usahanya dalam waktu 180 hari.[13] Pelaku usaha tersebut harus melaporkannya ke BI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah kegiatan usahanya dimulai.[14] Suatu izin akan dibatalkan jika tidak ada kegiatan yang dimulai atau tidak dapat menyerahkan laporan dalam jangka waktu yang dipersyaratkan.[15]
 
Izin berlaku untuk jangka waktu lima tahun dengan kemungkinan untuk satu kali perpanjangan.[16] Permohonan perpanjangan harus diserahkan dalam jangka waktu 12 hingga 18 bulan sebelum izin berakhir, dengan memperbaharui dokumen yang dibutuhkan.[17] Jika Pengusaha Uang Elektronik tidak memperpanjang izinnya, Pengusaha Uang Elektronik harus melaporkannya ke BI dalam jangka waktu 12 bulan (maksimum) sebelum tanggal berakhirnya izin dan mengumumkan hal tersebut pada setidaknya tiga surat kabar nasional.[18]
 
Uang Elektronik
Terdapat dua jenis Uang Elektronik, Uang Elektronik Terdaftar dan Uang Elektronik Tidak Terdaftar.[19] Setiap jenis memiliki nilai maksimum dan fungsi yang berbeda. Contohnya, nilai Uang Elektronik Terdaftar paling banyak adalah Rp 5 juta, sedangkan Uang Elektronik Tidak Terdaftar paling banyak hanya sebatas Rp 1 juta.[20] Namun, Surat Edaran menentukan nilai transaksi maksimum yang sama untuk kedua jenis Uang Elektronik, yaitu Rp 20 juta.[21]
 
Jika Pengusaha Uang Elektronik berencana untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan nama yang berbeda dan peningkatan fungsi, Pengusaha Uang Elektronik harus menyerahkan rencana tersebut kepada BI.[22] Rencana tersebut harus memuat rencana usaha (segmen pasar danperkiraan pendapat dari Uang Elektronik yang baru), penjelasan mengenai perbedaan dengan produk sebelumnya, dan analisis manajemen risiko (operasional, likuditas, dan hukum).[23]
  
Tindakan Korporasi
Terdapat kemungkinan untuk terjadinya penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan (“Tindakan Korporasi”) di antara bank atau lembaga non-bank yang memegang atau tidak memegang izin sebagai Pengusaha Uang Elektronik. Jika tindakan korporasi menghasilkan suatu lembaga yang masih memegang izin sebagai Pengusaha Uang Elektronik, badan usaha tersebut hanya diwajibkan untuk menyerahkan laporan kepada BI mengenai kelanjutan kegiatan Uang Elektroniknya. Jika terjadi sebaliknya, bank atau lembaga non-bank hasil tindakan korporasi tersebut harus memperoleh izin dari BI untuk melaksanakan kegiatan Uang Elektronik.[24]    
 
Aturan Peralihan
Surat Edaran menetapkan agar kewajiban berikut dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan:[25]
a.      Penyesuaian dokumen oleh Pengusaha Uang Elektronik yang memperoleh izin sebelum berlakunya Surat Edaran atau setiap pemohon yang sedang dalam proses; atau
b.      Penyerahan laporan kepada BI mengenai perjanjian kerjasama di antara Pengusaha Uang Elektronik dan pihak ketiga dalam rangka penyediaan layanan umum.
 
Surat Edaran mencabut Surat Edaran BI No. 11/11/DASPtentang Uang Elektronik.
 
Surat Edaran berlaku sejak 22 Juli 2014.