Pengakuan Atas Masyarakat Hukum Adat

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan No. 52 of 2014tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“Peraturan”). Peraturan ini bertujuan untuk melindungan masyarakat hukum adat yang ada (“Kelompok Adat”)di seluruh Indonesia.
 
Peraturan ini penting bagi seluruh Kelompok Adat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada umumnya.
 
Kelompok Adat
Sebelum terbitnya Peraturan ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan secara tepat mengenai Kelompok Adat, walaupun beberapa peraturan telah memasukkan istilah tersebut ke dalam pengaturannya.[1] Oleh karena itu, hanya Peraturan ini yang mendefinisikan Kelompok Adat.
 
Berdasarkan definisi yang diberikan, masyarakat lokal akan dianggap sebagai Kelompok Adat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.      Merupakan Warga Negara Indonesia dengan karakteristik yang unik;
b.      Hidup bersama sesuai dengan hukum adat;
c.       Terikat oleh kesamaan asal-usul leluhur dan/atau tempat tinggal;
d.      Memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup;
e.      Hidup dengan sistem nilai; dan
f.        Memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun temurun.
 
Pengakuan
Suatu Kelompok Adat dapat diakui oleh gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan.[2] Untuk itu, bupati/walikota tersebut akan membentuk sebuah panitia (“Panitia”).[3]
 
Kelompok Adat harus melalui proses berikut untuk diakui dan dilindungi:[4]
a.      Identifikasi sebagai Kelompok Adat;
b.      Verifikasi dan validasi sebagai Kelompok Adat; dan
c.       Penetapan sebagai Kelompok Adat.
 
Untuk penentuan Kelompok Adat, bupati/walikota terkait akan melakukan proses identifikasi yang akan meneliti aspek berikut dari Kelompok Adat:[5]
a.      Sejarah;
b.      Tanah adat;
c.       Hukum adat;
d.      Harta kekayaan adat; dan
e.      Sistem pemerintahan adat.
 
Setelah proses identifkasi terpenuhi, Panitia harus memverifikasi dan memvalidasi hasil identifikasi tersebut. Selanjutnya, Panitia akan mengirimkan hasilnya kepada Kelompok Adat dalam jangka waktu  satu bulan setelah verifikasi dan validasi selesai.[6]
 
Hasil verifikasi dan validasi Panitia dapat ditentang oleh Kelompok Adat. Oleh karenanya, Panitia dapat mengulangi proses verifikasi dan validasi, sekali saja.[7]
 
Jika seluruh prosedur telah dilaksanakan, Panitia akan memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota yang akan menerbitkan penetapan untuk menyatakan pengakuan dan perlindungan Kelompok Adat.[8]
 
Serupa dengan proses verifikasi dan validasi, Kelompok Adat juga dapat menentang penetapan  bupati/walikota. Seluruh keberatan harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.[9]
 
Jika tidak ada keberatan, penatapan akan dilaporkan ke gubernur terkait.[10] Gubernur tersebut akan meneruskan laporan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.[11]   
 
Pendanaan
Pelaksanaan Peraturan ini akan didanai oleh Anggaran Negara, anggaran daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan sumber lain yang dan tidak mengikat.
 
Peraturan ini berlaku sejak 11 Juli 2014._CD