Indonesia Ratifikasi Konvensi Pencemaran Minyak Di Laut

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar 2001 (umumnya disebut sebagai  “Konvensi Bunker 2001”), melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2014 (“Peraturan 2014”).
 
Secara ringkas, Konvensi Bunker 2001 memberikan langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh para pihak penandatangan[1] (“Pihak Negara”) konvensi dalam mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal tanker.[2] Konvensi Bunker 2001 secara khusus memuat tentang kerusakan pencemaran, tanggung jawab pemilik kapal dan pembatasannya, asuransi wajib bagi kapal, dan pembatasan hukum untuk mendapatkan ganti rugi.
 
Peraturan 2014 ini bersangkutan dengan pemilik kapal.
Ruang Lingkup Kerusakan Pencemaran
Kerusakan pencemaran pada Konvensi Bunker 2001 didefinisikan sebagai:[3]
a.       Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran akibat dari pembuangan minyak bunker dari kapal;
b.      Biaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan kerugian atau kerusakan lanjutan akibat dari tindakan pencegahan.
 
Harap diperhatikan bahwa Konvensi Bunker 2001 hanya akan berlaku bagi pencemaran minyak yang terjadi dalam wilayah suatu Pihak Negara (termasuk laut teritorial) dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Jika suatu Pihak Negara belum menentukan suatu zona ekonomi eksklusif, mereka dapat tunduk pada hukum kelautan internasional untuk mengklaim zona mereka, yang sekiranya tidak akan melebihi 200 mil dari laut territorial mereka.[4]
 
Kewajiban Pemilik Kapal
Pemilik kapal bertanggung jawab atas kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh minyak bunker di kapal atau setiap minyak yang berasal dari kapal mereka.[5] Jika insiden terjadi dalam rangkaian kejadian dengan sumber yang sama, pemilik kapal yang bersangkutan dari insiden pertama bertanggung jawab atas kerusakan pencemaran.[6] Selain itu, jika kerusakan pencemaran disebabkan oleh beberapa insiden kapal, seluruh pemilik kapal secara bersama-sama dan terpisah bertanggung jawab atas kerusakan.[7]
 
Pemilik kapal dapat dilepaskan dari setiap tanggung jawab yang timbul dari kerusakan pencemaran jika keadaan di bawah ini terpenuhi:[8]
a.       Insiden tersebut disebabkan oleh tindakan perang, perseteruan, perang saudara, pemberontakan atau suatu fenomena alam;
b.      Insiden tersebut sepenuhnya disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan oleh suatu pihak ketiga;[9]
c.       Insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pemerintah atau kewenangan terkait yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lampu atau alat navigasi lainnya; atau
d.      Kapal yang dimaksud adalah kapal perang, kapal tambahan atau kapal lainnya yang dimiliki atau dijalankan oleh suatu negara  untuk alasan non-komersial.[10]
 
Asuransi Wajib
Sebuah kapal dengan bobot sebesar 1000 tonase bruto atau lebih diwajibkan untuk memiliki asuransi atau jaminan keuangan lainnya untuk menanggulangi kerusakan jika dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan pencemaran.[11] Nilai dari asuransi atau jaminan keuangan diatur sesuai dengan peraturan nasional dan internasional, dan tidak lebih dari angka yang disebutkan dalam Konvensi Mengenai Pembatasan Kewajiban Atas Klaim Kelautan 1976.[12]
 
Jika pemilik kapal memiliki sebuah asuransi, Pihak Negara atau institusi yang berwenang harus menerbitkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah mematuhi persyaratan kewajiban asuransi, yang akan menyebutkan informasi sebagai berikut:[13]
a.       Nama kapal, nomor atau surat khusus dan pelabuhan tempat kapal didaftarkan;
b.      Nama dan tempat usaha utama dari pemilik yang terdaftar;
c.       Nomor identifikasi kapal International Maritime Organization (IMO);
d.      Jenis dan jangka waktu jaminan;
e.      Nama dan tempat usaha utama dari penanggung; dan
f.        Jangka waktu berlaku sertifikat.[14]
 
Sebuah kapal tanpa sertifikat dilarang untuk beroperasi.[15] Selain itu, pemilik kapal juga diwajibkan untuk membawa sertifikat ketika memasuki atau meninggalkan wilayah nasional, kecuali sertifikat tersebut diterbitkan dalam bentuk elektronik. [16]
 
Pembatasan Klaim dan Kewajiban
Setiap klaim untuk ganti rugi atas kerusakan pencemaran dapat diajukan secara langsung kepada penanggung atau penerbit jaminan keuangan.[17] Dalam menanggapi klaim tersebut, penanggung berhak untuk memanggil pemilik kapal untuk turut serta dalam proses klaim tersebut.[18]
 
Penanggung atau penerbit jaminan keuangan dapat membatasi atau meniadakan kewajiban mereka dalam memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan alasan sebagai berikut:[19]
a.       Jangka waktu asuransi atau jaminan keuangan telah habis saat insiden terjadi, dan hal ini harus dibuktikan dengan memberikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal daluwarsa tersebut kepada Pihak Negara atau institusi yang berwenang;
b.      Nilai klaim lebih dari kewajiban maksimum yang ditanggung oleh penanggung atau penerbit jaminan keuangan berdasarkan peraturan nasional dan internasional; atau
c.       Kerusakan pencemaran merupakan akibat dari kejahatan yang disengaja dari pemilik kapal.
 
Pembatasan Hukum
Konvensi Bunker 2001 menetapkan suatu undang-undang pembatasan bagi pihak yang dirugikan dalam mengajukan klaim ganti rugi akibat pencemaran minyak, yaitu:[20]
a.       Tiga tahun sejak timbulnya kerusakan; atau
b.      Enam tahun sejak tanggal insiden yang menyebabkan kerusakan terjadi.
 
Khusus untuk poin “b”, jika insiden terdiri dari rangkaian kejadaian, jangka waktu 6 tahun tersebut dihitung dari tanggal terjadinya insiden pertama.[21] Pengajuan klaim di luar jangka waktu yang ditentukan akan menghapuskan hak pihak yang dirugikan terhadap ganti rugi..
 
Peraturan 2014 telah berlaku sejak 3 Juli 2014. _RS