Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan PeraturanNo. 70/PMK.03/2014 Tahun 2014tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian (“Peraturan 2014”). Peraturan 2014 bertujuan untuk memperbarui ketentuan Pemeteraian Kemudian dengan konteks perkembangan sistem perpajakan.
Sebelum Peraturan 2014 diterbitkan, Pemeteraian Kemudian diatur dalam Keputusan Menteri No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian (“Keputusan 2002”).
Pemeteraian Kemudian
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”), bea meterai adalah pajak yang dipungut dari dokumen-dokumen, termasuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam acara persidangan, akta notaris, surat berharga, dan efek. Meterai harus ditempelkan pada dokumen tersebut sebagai bukti pembayaran bea meterai yang terkait.[1]
Namun, terdapat keadaan-keadaan tertentu ketika bea meterai dibayarkan setelah dokumen-dokumen tersebut dibuat. Hal ini dikenal dengan Pemeteraian Kemudian:[2]
......