Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara AKreditasi dan Sertifikasi Ketenagaistrikan (Peraturan 2014).
 
Peraturan 2014 mengatur prosedur akreditasi untuk profesi dan perusahaan di sektor ketenagalistrikan, khususnya bagi pelaku usaha yang terkategori sebagai penyedia jasa penunjang (Jasa Penunjang)
1.       Lembaga Inspeksi Teknik yang menginspeksi dan memberikan sertifikasi pada instalasi tenaga listrik tegangan tinggi;
2.       Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang menginspeksi dan memberikan sertifikasi pada instalasi tenaga listrik tegangan rendah;
3.       Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang bertugas menginspeksi teknisi ketenagalistrikan;
4.       Lembaga Sertifikasi Jasa Penunjang yang memberikan sertifikasi pada usaha Jasa Penunjang.
 
Jasa Penunjang terdiri dari profesi dan perusahaan di sektor ketenagalistrikan yang menyediakan jasa konsultasi, konstruksi, inspeksi, operasional, dan pemeliharaan untuk instalasi listrik.
 
Lebih lanjut, Peraturan 2014 mengatur Lembaga Sertifikasi (lihat diatas) dengan tata cara sertifikasi masing-masing lembaga untuk menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang.
 
Sebelum Peraturan 2014 diterbitkan, ketentuan mengenai hal di atas diatur dalam:
1.       Keputusan Menteri No. 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, diubah oleh Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2011 (Keputusan 2001);
2.       Keputusan Menteri No. 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan, yang diubah oleh Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2011 (Keputusan 2002); dan
3.       Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, yang diubah oleh Peraturan Menteri  No. 046 Tahun 2006 (Peraturan 2006).
 
Peraturan 2014 berlaku untuk Lembaga Serfikasi yang sudah ada, dan pihak yang ingin menjadi Lembaga Sertifikasi. Selain itu, Peraturan 2014 juga berlaku untuk penyedia Jasa Penunjang yang ingin memperoleh Sertifikat Laik Operasi, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang.
 
Akreditasi
Badan usaha yang ingin terdaftar sebagai Lembaga Sertifikasi berikut harus menyerahkan permohonan akreditas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen) (Pasal 5 (1) Peraturan 2014):
1.       Lembaga Inspeksi Teknik;
2.       Lembaga Sertifikasi Kompetensi; dan
3.       Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang.
 
Permohonan untuk tiga lembaga sertifikasi ini harus berisi dokumen pendukung yang tertulis pada Pasal 5 (2). Sebagai tambahan, pemohon harus melampirkan dokumen teknikal yang berbeda untuk tiap lembaga sertifikasi berdasarkan Pasal 5 (3)-(5).
 
Setelah menerima permohonan, Dirjen akan meninjau dan menentukan apakah permohonan tersebut dapat diteruskan pada Menteri. Dalam waktu 30 hari, Menteri akan memutuskan apakah untuk menerima atau menolak permohonan tersebut (Pasal 6 (1) dan (4) dan Pasal 7 (1) Peraturan 2014).
 
Permohonan yang diterima akan menerima Sertifikat Akreditasi sebagai bukti bahwa Menteri telah menetapkan pemohon sebagai Lembaga Sertifikasi. Sertifikat Akreditasi berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperbarui (Pasal 7(4) Peraturan 2014).
 
Sebelumnya, akreditasi dilakukan oleh Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan berdasarkan Keputusan 2002.
 
Sertifikasi Instalasi Ketenagalistrikan
Badan Usaha Jasa Penunjang terlibat dalam proyek instalasi ketenagalistrikan tegangan tinggi dan medium harus memperoleh Sertifikat Laik Operasi dari Lemabag Inspeksi Teknik. Permohonnan untuk sertifikat tersebut wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang tertera dalam Pasal (12) (1) (Pasal 11 (1) dan (2) dan 12 (1) Peraturan 2014).
 
Seetelah menerima permohonan, Lembaga Inspeksi Teknik akan memeriksa instalasi tenaga listrik pemohon. Lembaga tersebut akan haarus memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan dalam waktu 4 hari setelah melakukan pemeriksaan (Pasal 13 (1) dan (2) Peraturan 2014).
 
Jika instalasi tenaga listrik dianggap berfungsi sepenuhnya berdasarkan hasil inspeksi, Lembaga Inspeksi Teknikal akan mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi kepada pemohon (Pasal 13(2) Peraturan 2014).
 
Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk 5 tahun dan Sertifikat Laik Operasi untuk jenis instalasi tenaga listrik lainnya berlaku untuk 10 tahun. Sertifikat-sertifikat tersebut dapat diperpanjang (Pasal 14(1) dan (2) Peraturan 2014).
 
Prosedur sertifikasi pada instalasi tenaga listrik tegangan rendah sama dengan sertifikasi lain. Sertifikasi pada instalasi tenaga listrik tegangan rendah wajib menyerahkan dokumen pendukung yang berbeda sebagaimana tercantum pada Pasal 20(2) kepada Lembaga Inspeksi Teknikal Tegangan Rendah. Permohonan tersebut akan diteruskan kepada Menteri melalui Dirjen (Pasal 19 dan 20 Peratuan 2014).
 
Jangka waktu berlakunya Sertifikat Laik Opersi untuk tegangan rendah adalah 5 tahun dan juga dapat diperpanjang (Pasal 21(3) Peraturan 2014).
 
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Teknisi tenaga listrik diwajibkan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi dengan menyerahkan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi bersamaan dengan dokumen pendukung sebagaiman tertulis pada Pasal 25 (2) (Pasal 25, Peraruran 2014).
 
Setelah menerima permohonan, Lembaga Sertifikasi Kompetensi punya waktu 7 hari untuk memeriksa permohonan dan memutuskan apakah permohonan tersebut memenuhi persyaratan untuk menerima Sertifikast Kompetensi (Pasal 2 dan 28(1), Peraturan 2014).
 
Sertifikat Komeptensi berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 28 (2), Peraturan 2014).
 
Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang
Sertifikat Badan Usaha Jasa Ppenunjang adalah wajib untuk badan usaha Jasa Penunjang yang menyediakan jasa konsultasi, konstruksi, inspeksi, operasional, dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. (Pasal 34(1), Peraturan 2014).
 
Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang, pihak yang bersangkutan harus menyerahkan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang, dengan melampiran dokumen yang tertulis dalam Pasal 34(4) dan (5). Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang punya waktu 20 hari untuk menerbitkan atau tidak meneribtkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang (Pasal 35(2), Peraturan 2014).
 
Sertifikat ini berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 35 (5), Peraturan 2014).
 
Pelaksanaan
Peraturan 2014 mencabut dan mengganti Keputusan 2002 secara keseluruhan dan juga membatalkan beberapa pasal dalam Keputusan 2001 dan Peraturan 2005 berikut :
1.       Pasal 11, 12, 13, 15 (2), dan 16 Keputusan 2001;
2.       Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 18, 19, dan 20 Peraturan 2005.
 
Peraturan 2014 berlaku sejak 4 Februari 2014._AR