| Issue Number : 2376

Prosedur Pengesahan Yayasan Diperbaharui

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (“Peraturan”).
 
Secara umum, Peraturan mengubah tata cara dan persyaratan mendapatkan persetujuan atas nama yayasan dan pengesahannya oleh Menteri. Semua permohonan untuk pendirian yayasan harus diproses secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen”).[1]
 
Peraturan relevan dengan notaris yang berwenang untuk menyerahkan permohonan pengesahan yayasan oleh Menteri melalui SABH.
 
Persetujuan Nama Yayasan
Agar......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (“Peraturan”).
 
Secara umum, Peraturan mengubah tata cara dan persyaratan mendapatkan persetujuan atas nama yayasan dan pengesahannya oleh Menteri. Semua permohonan untuk pendirian yayasan harus diproses secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen”).[1]
 
Peraturan relevan dengan notaris yang berwenang untuk menyerahkan permohonan pengesahan yayasan oleh Menteri melalui SABH.
 
Persetujuan Nama Yayasan
Agar......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info