Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan (“
Peraturan”).
Secara umum, Peraturan mengubah tata cara dan persyaratan mendapatkan persetujuan atas nama yayasan dan pengesahannya oleh Menteri. Semua permohonan untuk pendirian yayasan harus diproses secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“
Dirjen”).
[1]
Peraturan relevan dengan notaris yang berwenang untuk menyerahkan permohonan pengesahan yayasan oleh Menteri melalui SABH.
Persetujuan Nama Yayasan
Agar......