Aturan Pelaksana UU Informasi Geospasial

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 9 Tahun 2014 (“Peraturan Geospasial”), sebagai pelaksana Pasal 17 (5), 28(3), 31(3), 39(3), 53(3), 57(5), dan 63(3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (“UU Geospasial”).[1]
 
 
Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai:
1.       Pengelolaan informasi geospasial, mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan informasi geospasial;
2.       Perizinan untuk pengumpulan mengumpulkan data geospasial dengan ketentuan tertentu;
3.       Insentif untuk lembaga yang mengembangkan......