Peraturan Pemerintah
No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (“
PP Nuklir”) baru-baru ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang
No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
[1]
Secara singkat, PP Nuklir mengatur mengenai persyaratan dan prosedur perizinan untuk membangun instalasi reaktor nuklir dan non-reaktor nuklir, serta pemanfaatan bahan nuklir.
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
