Pada 19 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (“
DPR”) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (“
RUU”). RUU ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah oleh Undang-Undang
No. 43 Tahun 1999 (“
UU Kepegawaian”).
RUU ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan netralitas aparatur sipil negara (“
ASN”). RUU ini melingkupi aspek-aspek ASN yang berhubungan dengan:
1. Status hukum
2. Fungsi, tugas, dan peran
3. Jabatan
4. Hak dan kewajiban ASN
5. Lembaga-lembaga terkait
6. Manajemen ASN
7. Pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN
8. Pengangkatan ASN sebagai pejabat negara
9. Organisasi ASN
10. Sistem informasi ASN
11. Penyelesaian sengketa
Dikarenakan luasnya cakupan RUU ini, maka
Indonesian Legal Brief (“
ILB”) ini hanya akan membahas ketentuan yang berkaitan dengan status hukum, jabatan, dan penyelesaian sengketa terkait ASN.
Status Hukum ASN
ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“
PNS”) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“
PPPK”) (Pasal 6, RUU).
Dibandingkan dengan UU Kepegawaian, ketentuan dalam RUU ini mengenai status PPPK relatif lebih jelas. Pada dasarnya, sesuai dengan pasal 7 RUU, PNS merupakan pegawai tetap, sementara PPPK merupakan pekerja dengan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah tanpa adanya batas waktu. (Lihat juga, Pasal 1 ayat (3) dan (4), RUU).
Perlu dicatat bahwa tiadanya batas waktu untuk mempekerjakan PPPK merupaka hal yang berbeda bila dibandingkan dengan pekerja dengan waktu tertentu di sektor swasta. Di swasta, jangka waktu maksimal suatu perjanjian kerja adalah dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu tahun.
[1]
RUU ini hanya mengatur bahwa jangka waktu minimal perjanjian kerja PPPK adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pemerintah tanpa adanya batas waktu (Pasal 97, RUU). Hal ini berarti bahwa PPPK harus melalui proses rekrutmen sebagaimana mestinya apabila ingin menjadi PNS (Pasal 99, RUU).
RUU ini tidak memasukkan TNI dan POLRI sebagai ASN.
[2]
Jabatan ASN
RUU ini mengubah ketentuan jabatan karir dan jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian. Dalam perubahan tersebut, jabatan ASN dibagi menjadi tiga kategori (Pasal 13 sampai 20, RUU):
1. Jabatan Administrasi (jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan) terdiri atas:
a. Administrator
b. Pengawas
c. Pelaksana
2. Jabatan Fungsional (fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu) terdiri atas:
a. Fungsional Keahlian (Pertama, Muda, Madya, Utama)
b. Fungsional Keterampilan (Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia)
3. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. Utama
b. Madya
c. Pratama
Selain itu, jabatan eselon pada kementerian dan lembaga non-kementerian juga berubah sebagai berikut (Pasal 131, RUU):
a. Eselon I(a) lembaga non-kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama.
b. Eselon I(a) dan I(b) setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
c. Eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
d. Eselon III setara dengan jabatan administrator.
e. Eselon IV setara dengan jabatan pengawas.
f. Eselon V adan jabatan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana
Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penyelesaian Sengketa
Sengketa pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif. Berdasarkan RUU, upaya administrative terdiri atas keberatan dan banding administratif (Pasal 129, RUU).
Keberatan administratif dibuat dalam bentuk tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menjatuhi hukuman. Apabila putusan pada keberatan administrative dirasa kurang adil, pegawai ASN dapat mengajukan banding kepada badan pertimbangan ASN.
Mekanisme ini menggantikan mekanisme yang ada di UU Kepegawaian yang mengatur bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk pelanggaran disiplin dapat diajukan upaya banding administrasi kepada badan pertimbangan kepegawaian (Pasal 35, UU Kepegawaian).
Aturan Peralihan
Undang-Undang
No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari RUU ini yang mengatur tentang program pension PNS .
Ketentuan yang mengatur mengenai Kepegawaian dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk perubahan dan aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berdasar pasal 73 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar RUU dapat menjadi Undang-Undang dan mendapat nomor, diperlukan tanda tangan Presiden. Namun, apabila Presiden tidak menandatangani RUU, maka RUU tersebut akan berlaku 30 hari sejak disahkan oleh DPR.
UU Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
YP......