Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) telah terbitkan Peraturan No. 129 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat (“Pergub”).
Pergubini menegaskan pelimpahan kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PBB-P2”)dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Perlu diketahui pelimpahan ini telah mulai sejak 1 Januari 2013 melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU Pajak Daerah”).
......