DPR Mulai Bahas UU Masyarakat Adat

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (“RUU Masyarakat Adat”),[1] yang bertujuan untuk mempertahankan, melindungi, dan menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dan tradisi yang dijalankan.

Selain itu, RUU Masyarakat Adat juga mempertegas batasan-batasan pengakuan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, yang biasa disebut dengan “Hak Ulayat”, yang kerapkali menjadi sumber konflik.[2]

Untuk mencapai tujuannya, RUU Masyarakat Adat mengatur ketentuan mengenai: