Batas Campuran BBM Biodiesel

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (“Direktur Jenderal”) menerbitkan Keputusan No. 723K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodisel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri (“Keputusan 2013”).

Secara umum, Keputusan 2013 memperbarui ketentuan besaran kadar campuran bahan bakar nabati jenis biofuel pada bahan bakar minyak solar, serta standar mutu biofuel yang dapat digunakan sebagai campuran.

Keputusan 2013 merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif dari penggunaan bahan bakar fosil,[1] sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) No. 32 Tahun 2008 tentang  Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain (“Peraturan 2008”), yang telah diamandemen melalui Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2013.[2]