Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan Peraturan No. 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan (“Peraturan 2013”). Peraturan 2013 menguraikan tata cara dan persyaratan untuk badan usaha dalam mendapatkan Izin Gangguan untuk kegiatan usaha mereka.
Sebelum Peraturan 2013 tersebut, hal yang sama diatur Keputusan Gubernur No. 689 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Kawasan Industri serta Perusahaan Industri dan Non Industri yang Berada di Luar Kawasan Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur No. 1860 Tahun 1997 (“Peraturan 1994”).
......