| Issue Number : 2251

BKPM Perbarui Ketentuan Penanaman Modal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2013 (“Perka 12/2013”) untuk mengubah Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal (“Perka 5/2013”).

Sebelumnya, Perka 5/2013 diterbitkan guna menyederhanakan proses pengurusan perizinan[1] dan non-perizinan[2] untuk keperluan penanaman modal langsung.[3] Layanan ini dilakukan BKPM pada tingkat pusat dan kantor yang mengurus penanaman modal di daerah di tingkat provinsi (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal - “PDPPM”) dan kabupaten/kota (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal- “PDKPM”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) menerbitkan Peraturan No. 12 Tahun 2013 (“Perka 12/2013”) untuk mengubah Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal (“Perka 5/2013”).

Sebelumnya, Perka 5/2013 diterbitkan guna menyederhanakan proses pengurusan perizinan[1] dan non-perizinan[2] untuk keperluan penanaman modal langsung.[3] Layanan ini dilakukan BKPM pada tingkat pusat dan kantor yang mengurus penanaman modal di daerah di tingkat provinsi (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal - “PDPPM”) dan kabupaten/kota (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal- “PDKPM”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info