BI Perbarui Ketentuan Pinjaman Luar Negeri Bank

Sebagai langkah lanjutan menstabilkan kondisi makro ekonomi Indonesia,[1] Bank Indonesia (“BI”) menerbitkan Peraturan No. 15/6/PBI/2013 (“Perubahan Ketiga”) tentang perubahan ketiga atas Peraturan BI No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (“PBI 7/2005”).

Untuk diketahui, PBI 7/2005 bertujuan untuk mengatur dan membatasi pinjaman luar negeri bagi bank umum, baik pinjaman jangka pendek[2] maupun jangka panjang.[3] Sedangkan, Perubahan Ketiga bertujuan mengatur ulang pengecualian atas  kewajiban bank  membatasi pinjaman luar negeri jangka pendek yang diatur dalam Pasal 3A[4] dari PBI 7/2005, yang diubah melalui Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008[5] (“Perubahan Pertama”) dan Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 (“Perubahan Kedua”) [6]