Penggunaan BBM Bersubsidi Diawasi Sistem Elektronik

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (“BPH Migas”) menerbitkan Peraturan No. 06 Tahun 2013 Tentang Penggunan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran bahan Bakar Minyak (“Peraturan”).

Peraturan bertujuan menetapkan sistem agar pemerintah mendapatkan data yang akurat dan memantau volume distribusi minyak pada Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Untuk Umum (“SPBU”). Selain itu, Peraturan juga merupakan salah satu upaya dalam menjamin Bahan Bakar Minyak (“BBM”) bersubsidi dibeli oleh orang yang berhak.

Untuk mencapai tujuan di atas, pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang berwenang mendistribusikan BBM bersubsidi wajib memasang alat elektronik yang ditentukan oleh Peraturan pada SPBU. Selain itu, kendaraan yang membeli BBM bersubsidi harus dipasangkan pengenal elektronik sebagai bagian dari sistem pemantauan.