Optimalisasi PNBP Sektor Pertambangan

Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara (”Dirjen”) menerbitkan Edaran No. 4E/84/DJN/2013 Tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (“Edaran”).

Edaran bertujuan mengklarifikasi prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban dalam membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”).[1]

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“Undang-Undang PNBP”), aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dikenakan biaya PNBP.