DPR Sahkan RUU Ormas

DPR Sahkan RUU Ormas

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang – Undang Tentang Organisasi Masyarakat (“UU Ormas”), pada 2 Juli 2013. UU Ormas menetapkan dasar hukum pengaturan aktivitas organisasi masyarakat di Indonesia.

UU Ormas sendiri telah menimbulkan sejumlah reaksi dari beberapa pihak, yang menganggap ketentuan dalam UU Ormas membatasi hak berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Sebelum UU Ormas disahkan, ketentuan mengenai aktivitas organisasi masyarakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat (“UU 1985”). UU Ormas akan mencabut dan UU 1985.