Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) menerbitkan Peraturan No. PER-22/PJ/2013Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (“Peraturan 2013”) untuk mencegah tindakan penghindaran kewajiban pajak oleh wajib pajak orang atau badan (“Wajib Pajak”) yang melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, dikenal juga sebagai ‘transaksi afiliasi’.
Peraturan 2013 merupakan pelaksana Pasal 18 ayat (3), Undang-Undang Undang-Undang No. 7 of 1983Tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”),[1] yang memberikan mandat kepada Dirjen untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, hutang sebagai modal pada sebuah perusahaan dan kewajiban pajak bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi.
......