Komisi Informasi (“Komisi”) menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (“Peraturan 2013”) guna menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa bagi pihak yang keberatan atas penolakan dari badan publik untuk memberikan informasi tertentu yang diminta.[1]
Sebelumnya, prosedur ini diatur dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 (“Peraturan 2010”). Mengingat rumitnya prosedur dalam Peraturan 2010, permohonan keberatan yang diajukan oleh pemegang hak atas informasi publik tidak dapat diakomodir dengan cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana.
......