Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Peraturan 2013”), telah diterbitkan untuk menyederhanakan proses perizinan[1] dan nonperizinan[2] penanaman modal langsung.
Sebelum Peraturan 2013 terbit, proses perizinan dilakukan melalui kantor pelayanan investasi terpadu satu pintu atau PTSP (di tingkat pusat, provisini dan kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (“Peraturan 2009”).
......