| Issue Number : 2154

Menkominfo Larang Penyiaran Tanpa Izin

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin Serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran (“Surat Edaran 2013”).

Surat Edaran 2013 bertujuan menjamin penggunaan frekuensi radio yang teratur dan melindungi pihak yang memiliki Izin Stasiun Radio (“ISR”)[1] atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”)[2].

Sebelum diterbitkannya Surat Edaran 2013, hal yang sama telah diatur di Pengumuman Menteri No.196/M.KOMINFO/8/2008 (“Pengumuman 2008”). Surat Edaran 2013 dimaksudkan untuk memperkecil salah interpretasi Pengumuman 2008, yang dinilai ambigu. Hal ini dapat dilihat dari Bagian 4 Pengumuman 2008.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menteri”) menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin Serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran (“Surat Edaran 2013”).

Surat Edaran 2013 bertujuan menjamin penggunaan frekuensi radio yang teratur dan melindungi pihak yang memiliki Izin Stasiun Radio (“ISR”)[1] atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”)[2].

Sebelum diterbitkannya Surat Edaran 2013, hal yang sama telah diatur di Pengumuman Menteri No.196/M.KOMINFO/8/2008 (“Pengumuman 2008”). Surat Edaran 2013 dimaksudkan untuk memperkecil salah interpretasi Pengumuman 2008, yang dinilai ambigu. Hal ini dapat dilihat dari Bagian 4 Pengumuman 2008.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info