Pemerintah Ajukan Revisi UU Panas Bumi

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Panas Bumi (“RUU Panas Bumi”) yang akan menggantikan Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi”). RUU Panas Bumi dimaksudkan untuk mengembangkan industri panas bumi dengan memperkenalkan tipe perizinan baru.

Secara umum, RUU Panas Bumi mencantumkan lebih banyak ketentuan tentang aktivitas bisnis panas bumi, perizinan, dan sanksi. RUU Panas Bumi terdiri dari 64 Pasal, sedangkan Undang-Undang Panas Bumi terdiri dari 44 Pasal.