BI Perinci Aturan Kepemilikan Bank Umum

Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Surat Edaran No.15/4/DPNP tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“SEBI 15”), sebagai pelaksana Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“PBI 14”).[1]

SEBI 15 mengatur batas maksimal kepemilikan saham[2] Pemerintah Daerah dan perusahaan induk di bidang perbankan, prosedur untuk memiliki saham bank melebihi 40%, komitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, dan kewajiban untuk membeli surat utang yang bersifat ekuitas.

SEBI 15 berlaku untuk bank umum[3] dan bank umum syariah.[4] Sedangkan, bank perkreditan rakyat dan kantor cabang bank asing tidak diatur dalam SEBI 15.