Kewajiban Pemotongan PPh di Sektor Pertambangan

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang Kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan (“PMK 39”).

PMK 39 ditujukan untuk menyesuaikan pengaturan pungutan pajak terutang oleh pihak ketiga yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Penguasahaan Pertambangan, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (“UU PPh”).