Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang (“PMK 45/2013”), yang merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[1]
PMK 45/2013 bertujuan untuk mencegah digunakannya balai lelang sebagai tempat pencucian uang. PMK 45/2013 berlaku bagi seluruh balai lelang yang ada di Indonesia.[2]
Secara umum, PMK 45/2013 mengatur ketentuan tentang: implementasi prinsip mengenali pengguna jasa (Know Your Customer – “KYC”)[3], penatausahaan dokumen, kewajiban pelaporan, evaluasi kepatuhan, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada balai lelang yang tidak menerapkan prinsip KYC.
Penerapan Prinsip KYC
Penerapan prinsip KYC melibatkan tiga aspek: identifikasi pengguna jasa[4], verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi lelang (Pasal 2 ayat 1). Prinsip KYC dilaksanakan apabila pengguna jasa melakukan transaksi dengan nilai paling sedikit atau setara dengan Rp. 100,000,000 (Pasal 2 ayat 3).
Dalam hal melakukan identifikasi pengguna jasa, balai lelang yang bersangkutan harus meminta informasi lengkap pengguna jasa, yang meliputi nama, tanggal lahir, nomor dokumen identitas (kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau passport), dan alamat pengguna jasa (Pasal 3 ayat 1 huruf a). Jika pengguna jasa adalah korporasi, balai lelang juga harus mendapatkan informasi tentang nama korporasi, betuk korporasi, bidang usaha, alamat dan nomor telepon korporasi (Pasal 3 ayat 1 huruf b).
Untuk transaksi lelang yang bernilai Rp, 500,000,000 atau lebih, balai lelang wajib meminta informasi tambahan dari pengguna jasa, termasuk pekerjaan, sumber dana, dan tujuan transaksi (Pasal 4 ayat 1).
Sesuai ketentuan Pasal 5, balai lelang wajib melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa. Jika ada keraguan mengenai kebenaran dokumen, balai lelang dapat meminta dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada pengguna jasa.
Balai lelang juga harus membuat standar operasi dan prosedur (“SOP”) mengenai pelaksanaan prinsip KYC. Dalam hal ini, balai lelang dapat meminta masukan dan bantuan dari Direktur Lelang di Kementerian Keuangan (Pasal 10). SOP yang telah disusun oleh alai lelang harus disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) paling lambat 1 (satu) tahun setelah PMK 45/2013 berlaku. (Pasal 11).
Penatausahaan Dokumen
Balai lelang wajib melakukan penatausahaan dokumen pengguna jasa dan pihak lain yang bersangkutan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak transaksi lelang dilakukan (Pasal 7 ayat 1). Dokumen yang harus ditatausahakan meliputi identitas pengguna jasa dan pihak lain yang terkait, dan formulir hubungan usaha termasuk dokumen korespondensi dengan pengguna jasa, antara lain dokumen Real Time Gross Settlement (RTGS) dan/atau lalu lintas giro (LLG) (Pasal 7 ayat 2).
Pelaporan
Balai lelang harus melaporkan setiap tranksaksi lelang dengan nilai paling sedikit atau setara dengan Rp. 500,000,000 kepada PPATK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pembayaran harga lelang (Pasal 8). Perlu diperhatikan bahwa balai lelang juga wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.
Evaluasi Kepatuhan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan evaluasi kepatuhan atas penerapan prinsip KYC dan kewajiban pelaporan bagi balai lelang 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan evaluasi akan didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Pasal 9).
Sanksi
Balai lelang yang tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam PMK 45/2013 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional, atau pencabutan izin operasional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Pasal 13).
PMK 45/2013 berlaku sejak 5 Maret 2013.PN
......