RUU Perjanjian Internasional

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional (“RUU Perjanjian Internasional”) sebagai revisi Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU Perjanjian Internasional”).[1] RUU Perjanjian Internasional bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan UU Perjanjian Internasional yang dianggap tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).

Secara umum, RUU Perjanjian Internasional mengatur proses pembuatan, ratifikasi, penyimpanan, dan pengakhiran perjanjian internasional. Hal-hal ini sebenarnya telah diatur dalam UU Perjanjian Internasional. Namun, RUU Perjanjian Internasional dianggap lebih komprehensif karena memiliki lebih banyak pasal. Sebagai perbandingan, RUU Perjanjian Internasional memiliki 42 pasal, sementara UU Perjanjian Internasional hanya memiliki 22 pasal.