RUU Perbankan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan (“RUU Perbankan”). RUU Perbankan dirancang untuk menggantikan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (“UU Perbankan”), yang dinilai tidak lagi sesuai untuk menghadapi perkembangan dan tantangan bidang perbankan di masa yang akan datang.

RUU Perbankan adalah salah satu produk hukum yang paling ditunggu sehubungan dengan perkembangan terkini dalam sektor perbankan seperti pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)[1], kebijakan kepemilikan tunggal[2], dan kebijakan multiple licensing[3].