| Issue Number : 2124

Peraturan Pelaksana UU Pos

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 (“PP 15/2013”) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (“UU Pos”).[1] PP 15/2003 merupakan pelaksana Pasal 5 ayat 2, 7 ayat 2, 8 ayat 2, 10 ayat 2, 14 ayat 5, 15 ayat 6, 19 ayat 2, 25 ayat 3, 36 ayat 6, 39 ayat 3, dan Pasal 41 UU Pos.[2]

Sebelumnya, ketentuan mengenai layanan pos diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (“PP 37/1985”) yang memberikan monopoli pada Perusahaan Umum Pos dan Giro untuk penyelenggaraan pos.[3] Dalam PP 37/1985, pihak lain hanya diperkenankan menyediakan jasa agen layanan pos.[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 (“PP 15/2013”) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos (“UU Pos”).[1] PP 15/2003 merupakan pelaksana Pasal 5 ayat 2, 7 ayat 2, 8 ayat 2, 10 ayat 2, 14 ayat 5, 15 ayat 6, 19 ayat 2, 25 ayat 3, 36 ayat 6, 39 ayat 3, dan Pasal 41 UU Pos.[2]

Sebelumnya, ketentuan mengenai layanan pos diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (“PP 37/1985”) yang memberikan monopoli pada Perusahaan Umum Pos dan Giro untuk penyelenggaraan pos.[3] Dalam PP 37/1985, pihak lain hanya diperkenankan menyediakan jasa agen layanan pos.[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info