Polri Lindungi PNS Kepolisian Yang Laporkan KKN

Kepala KepolisianRepublik Indonesiatelah menerbitkan Peraturan No. 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan”).

Peraturan merupakan pedoman perlindungan terhadap pegawai negeri sipil dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) yang melaporkan pelanggaran hukum KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) oleh anggota kepolisian. Peraturan ini bertujuan untuk membentuk good corporate governance dalam keseluruhan struktur organisasiPolri.