Kepala Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) telah menerbitkan Peraturan No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“BPN 2013”). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan program-program pemerintah di bidang pertanahan.
Secara umum, BPN 2013 mengatur kewenangan Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pemberian hak atas tanah. Kewenangan tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011,[1] sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012[2] (“BPN2011”).
......