BP Migas Dibubarkan

Pirhot Nababan

Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengeluarkan keputusan No. 36/PUU-X/2012 (“Putusan 36/2012”) tentang uji materiil atas Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (“UU Migas”).

Dalam Putusan 36/2012, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil atas UU Migas yang diajukan 32 individu dan 10 LSM. Penggugat memohon MK untuk mencabut dan menyatakan bahwa beberapa pasal UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Dalam putusannya, MK mencabut:

a.    Pasal 1 ayat 23 UU Migas, mendefinisikan Badan Pelaksana sebagai suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Badan Pelaksana ini disebut sebagai Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan Gas (“BP Migas”);