Indra A Pambudy
Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 4 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (“SEMA 4/2012”). SEMA 4/2012 mewajibkan perekaman audio visual atas proses persidangan kasus korupsi dan kasus lain yang menarik perhatian publik, untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang transparan, akuntabel, dan teratur.
Sebelumnya, hakim hanya menggunakan berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera persidangan untuk membuat sebuah putusan. Selain itu, penuntut umum, dan pembela juga sangat bergantung kepada berita acara persidangan dalam membuat pembelaan dan jawaban. Kondisi ini menyebabkan dokumen-dokumen di atas cenderung tidak akurat dan berita acara persidangan juga sulit untuk diperbanyak.
......