MA Memberi Kewenangan Kepada PN Untuk Memperpanjang Penahanan Tersangka Korupsi

Indra A Pambudy

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi (“SEMA 5/2012”) yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka korupsi.

Melalui SEMA 5/2012, Mahkamah Agung bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan administratif yang sering kali muncul, khususnya mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk memperpanjang masa penahanan tersangka korupsi.

Isu ini menjadi penting mengingat Undang-Undang No. 46 tahun 2009 (“UU 46/2009”) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“Pengadilan Tipikor”) tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan tipikor di 33 provinsi untuk memperpanjang masa tahanan. Padahal, Pasal 5 UU 46/2009 memberikan wewenang khusus kepada Pengadilan Tipikor untuk menangani dan memutuskan suatu kasus tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan administrasi untuk menentukan lembaga mana yang berhak memperpanjang masa tahanan.