Pirhot Nababan
Setelah hampir sebulan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Pendidikan Tinggi pada 13 Juli 2012, Presiden akhirnya menandatangani RUU tersebut dan mengundangkannya sebagai Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”) pada tanggal 10 Agustus 2012.
UU Dikti menjadi pelaksana dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan, setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tujuan utama dari UU Dikti adalah memberikan kerangka hukum mengenai universitas, akademi, dan sekolah tinggi di Indonesia (“Perguruan Tinggi”).
......