Indonesia Meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak

Julia Tchezganova

Pada tanggal 23 Juli 2012, President RI menandatangani Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang “Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography” (“UU”). Dengan meratifikasi Optional Protocol (“Protokol”), Indonesia mengakui perlunya perlindungan terhadap anak dengan cara memperkuat komitmen terhadap pencegahan, memerangi dan menghukum perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

UU ini sejalan dengan Pasal 28B (2) UUD 1945, yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.