Status Kesultanan Yogyakarta Dipertegas Oleh Undang-Undang

Pirhot Nababan

Pada 3 September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU 13/2012”), hanya berselang tiga hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengesahkan Rancangan Undang-undangnya (“RUU”).

Selama sembilan tahun perancangannya, UU 13/2012 telah menimbulkan kontroversi mengenai mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya perdebatan antara masyarakat Yogyakarta dan akademisi. Masyarakat Yogyakarta berpendapat, dengan keberadaan Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.