Peraturan Menteri Keuangan NO. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK 33/2012) diterbitkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang miliki negara, mengingat pengaturan dalam PMK No. 96/PMK.06/2007 tak lagi sesuai dengan perkembangan.
Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan Pasal 1 ayat (1), adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN meliputi (Pasal 6 ayat (1)):
|
a.
|
BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
|
|
b.
|
BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;
|
|
c.
|
BMN selain tanah dan/atau bangunan.
|
......